Pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wapres Jusuf Kalla (JK) telah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Namun, keberhasilan tersebut banyak dinilai oleh kalangan menyerupai pengamat sebagai keputusan yang salah. Karena, banyak yang menganggap bahwa pemerintah membeli barang yang dimiliki sendiri.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyindir para pengamat yang menyuarakan hal menyerupai itu. Pasalnya, keberhasilan pemerintah mengakuisisi saham Freeport butuh usaha yang lama.
"Kalau ada pengamat memberikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi yakni tindakan dan keputusan Goblok, saya hanya ingat hikmah almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," kata Sri Mulyani menyerupai yang dikutip dari akun Facebook-nya, Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Dia menceritakan, butuh waktu panjang buat pemerintah benar-benar mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Sebab semenjak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun hingga dengan 2021. Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa sesudah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan menunjukkan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041) dan tidak akan melaksanakan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar.
Selanjutnya, dengan catatan masa kemudian yang panjang dan kompleksitas tersebut maka setiap ucapan, keputusan, dan tindakan menyangkut PTFI menjadi sentra perhatian semua kalangan di dalam negeri dan luar negeri dan dunia pertambangan global.
Padahal, setiap ucapan, tindakan, dan keputusan pemerintah menyangkut penanganan pertambangan Freeport akan mengambarkan di mana posisi pemerintah Indonesia terhadap kepentingan negara dan kemakmuran rakyatnya baik di Papua maupun seluruh rakyat Indonesia, kepentingan membangun ketahanan ekonomi Indonesia termasuk pembangunan industri, kepentingan perbaikan dan kelestarian lingkungan, kepentingan penerimaan negara, kepentingan kepastian aturan dan menjaga tata kelola yang baik, dan kepentingan menjaga dogma dunia usaha dan Invetasi.
Selanjutnya, tim perundingan pemerintah yang terdiri dari Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta Pemerintah Provinsi Papua pun berhasil menuntaskan kiprah di masing-masing sektornya.
"Saya sangat mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon 1, eselon 2 dan jajaran staf di Kemenkeu, Kementrian ESDM, BUMN, KLH dan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP beserta Direksi Inalum yang sangat ulet, teliti, pintar dan profesional serta berintegritas dalam menghadapi tim keuangan dan tim aturan FCX yang merupakan tim profesional terbaik yang disewa mereka," terang dia.
"Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu bisa menunjukkan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan instruksi Presiden dan Wapres," sambung dia.
Dengan kekompakan pemerintah, maka pada tanggal 21 Desember 2018 proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Terdapat empat poin yang disepakati antara pemerintah dengan Freeport, yaitu divestasi 51%, pembangunan smelter, kepastian penerimaan negara dan investasi, serta perpanjangan operasi 2x10 melalui IUPK.
"Ini yakni hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta pengabdian dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan menunjukkan terbaik bagi b
"Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu bisa menunjukkan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan instruksi Presiden dan Wapres," sambung dia.
Dengan kekompakan pemerintah, maka pada tanggal 21 Desember 2018 proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Terdapat empat poin yang disepakati antara pemerintah dengan Freeport, yaitu divestasi 51%, pembangunan smelter, kepastian penerimaan negara dan investasi, serta perpanjangan operasi 2x10 melalui IUPK.
"Ini yakni hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta pengabdian dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan menunjukkan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh besar hati dengan hasil terbaik yang dipersembahkan belum dewasa bangsanya," ungkap dia.
"Saya besar hati sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak gampang dan penuh tantangan. Saya besar hati dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang menunjukkan instruksi lurus, jujur dan tegas," tambah Menatan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
