Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO7 wacana Penanaman Modal ialah amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 wacana Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal sepantasnya senantiasa mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi kerja keras mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO7 wacana Penanaman Modal mengambil alih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 wacana Penanaman Modal Asing sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 197O wacana Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 wacana Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 wacana Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 197O wacana Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 wacana Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti sebab tidak cocok lagi dengan keperluan percepatan kemajuan perekonomian dan pembangunan aturan nasional, utamanya di bidang penanaman modal.
Tujuan utama Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO7 wacana Penanaman Modal yakni untuk merealisasikan penduduk adil dan sejahtera menurut Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dijalankan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk meraih tujuan bernegara. Serta untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan merealisasikan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dikehendaki kenaikan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara
SELENGKAPNYA SILAKAN DOWNLOAD UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2OO7 TENTANG PENANAMAN MODAL. DOWNLOAD DISINI