Indonesia melalui PT Inalum resmi menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Inalum sendiri dikala ini mempunyai 51 persen saham di PTFI.
Ternyata perjalanan panjang divestasi saham PTFI tidak gampang dan bahkan banyak y
Ternyata perjalanan panjang divestasi saham PTFI tidak gampang dan bahkan banyak y
Indonesia melalui PT Inalum resmi menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Inalum sendiri dikala ini mempunyai 51 persen saham di PTFI.
Ternyata perjalanan panjang divestasi saham PTFI tidak gampang dan bahkan banyak yang menghalangi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasalimembongkar banyak sekali skenario dan intrik untuk menggagalan pengambil alih sebagian besar saham PT Freeport Indonesia tersebut.
Dia mengatakan, banyak pihak menyampaikan bahwa Freeport memang sudah saatnya beralih ke tangan Indonesia sebab kontraknya akan habis 2021.
Namun, ia menilai pemimpin sebelumnya tak ada yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia.
"Ide itu murah sebab tak berisiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal sebab yang menjalankan akan babak belur," ujar Rhenald dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/12/2018).
Rhenald mengatakan, pihak yang berada di luar bundar pengambil kebijakan akan menilai merebut Freeport merupakan hal yang mudah.
Namun, risiko yang diterima tak hanya dari dalam, tapi juga tekanan dari luar.
Nyatanya, kata Rhenald, begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil sebagian besar saham PTFI, sentra pemerintahan terus digoyang.
"Amerika murka besar bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war ialah hal biasa dalam mengawal kepentingannya," kata Rhenald.
Belum lagi gejolak di Papua di mana kelompok bersenjata menembaki warga sipil di sekitar area tambang Freeport.
Hal tersebut mulai terjadi sehabis perundingan pindah tangan saham mencapai kesepakatan.
"Maka jangan heran pemimpin-pemimpin yang dulu selalu memundurkan action sebab kurang berani atau mereka terbelakang bertempur, kurang gigih," kata Rhenald.
"Mereka selalu geser ke belakang begitu saatnya datang di tangan leadership mereka," lanjut dia.
Ada juga pihak yang menyebut pemerintah atas pembelian 51 persen saham Freeport sebab menganggap perusahaan tersebut memang punya Indonesia.
Padahal kata Rhenald, yang dimiliki Indonesia ialah kekayaan alamnya mencakup tanah, tambang emas, tembaga, dan sebagainya.
Sementara Freeport merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam Indonesia.
PTFI juga tetap membayar pajak hingga royalti, bahkan salah satu penyumbang pajak terbesar.
"PT ini bukan milik kita. Itu dibawa absurd ke tanah Indonesia dan kalau mereka diusir, niscaya aset-asetnya itu diangkut semua keluar," kata Rhenald.
"Kita niscaya tak sanggup olah emas itu dengan cara-cara konvensional. Makara kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya," lanjut dia.
Lain halnya kalau Indonesia hanya ingin menguasai tanahnya. Indonesia sanggup saja mengusir Freeport dan membangun perusahaan gres di atasnya.
Namun, kata Rhenald, butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya dan membutuhkan biaya jauh lebih besar.
Penerimaan negara bakal meningkat
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, kepemilikan saham RI atas PT Freeport Indonesia yang meningkat menjadi 51 persen alam berdampak positif kepada penerimaan negara.
Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani sehabis PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham Freeport, sehingga sekarang RI menguasai 51 persen perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti lebih besar untuk negara dalam bentuk itu," ungkapnya di Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Bahkan berdasarkan Sri Mulyani, berapapun harga tembaga atau emas, pemasukan yang didapatkan negara niscaya akan lebih besar dibandingkan rezim Kontrak Karya.
Sebagai informasi, status operasi Freeport sekarang tak lagi Kontrak Karya namun menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, hal itu sanggup terjadi karena dengan ketentuan itu maka Freeport memakai sistem perpajakan tetap (nail down).
Sistem pajak ini dinilai lebih menguntungkan karena Freeport sanggup menciptakan proyeksi bisnis jangka panjang tanpa pusing menghitung besaran pajak.
Melalui sistem perpajakan nail down, besaran pajak Freeport sudah ditetapkan di awal kontrak dengan pemerintah.
Besaran pajak itu berlaku tetap hingga kontrak operasi perusahaan asal AS itu berakhir.
"Jadi dengan perubahan harga itu kalau kita jumlah kan seluruh penerimaan baik dalam PPh Badan PPh perseorangan yang mereka bayarkan, PPN, PBB, kemudian pajak air tanah, kemudian royalti," kata dia.
"Itu semua akan masuk di dalam komponen yang jumlahnya secara total lebih banyak (dibanding rezim Kontrak Karya)," tambah Sri Mulyani.
Pembayar pajak terbesar
PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Tahun 2017, bantuan Freeport untuk Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, dividen dan pungutan lainnya sebesar 756 juta dollar AS.
Laporan lembar fakta Inalum memaparkan, semenjak 1992 hingga 2017, PTFI telah memperlihatkan bantuan kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen dan pungutan lainnya sebesar 17,3 miliar dollar AS. Sementara total deviden yang diterima Freeport McMoran dari PTFI ialah 11,9 miliar dollar AS.
Porsi pendapatan untuk Indonesia lebih besar, yakni 59 persen dibandingkan untuk pengendali PTFI di pusat.,
PTFI juga berkontribusi untuk dana investasi sosial semenjak 1992-2017 sebesar 1,6 miliar dollar AS.
Beroperasinya Freeport di Indonesia menyumbang 0,6 persen PDB Indonesia, 48 persen PDRB Papua, dan 94 persen PDRB Kabupaten Mimika.
Selain itu, sebanyak 230.000 kesempatan kerja tercipta dengan adanya Freeport, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua.
Hingga Maret 2018, jumlah karyawan PTFI yang secara pribadi direkrut oleh PTFI ialah 7.028. Sekitar 2.888 karyawan ialah orang Papua.
Kekayaan tambang PTFI terdiri dari emas, tembaga dan perak yang sedikitnya bernilai 150 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 2.000 triliun.
Pada 2017, produksi tembaga PTFI sebesar 996 juta pounds dan emas sebesar 1,55 juta ounces.
Sementara pendapatan PTFI dari hasil tambang 2017 sebesar 4,4 miliar dollar AS dengan keuntungan higienis 1,3 miliar dollar AS.
Angkanya tumbuh cukup signifikan dibandingkan pendapatan tahun kemudian sebesar 3,3 miliar dollar AS dengan keuntungan higienis 579 juta dollar AS.
Terkait pengembangan komunitas, PTFI telah berkomitmen sepanjang 2018 untuk menyediakan 1 persen dari total pendapatan untuk pengembangan masyarakat lokal di tempat operasional PTFI.
PTFI telah menyumbangkan 44 juta dollar AS pada 2017 dan 33 juta dollar AS di tahun 2016.
Ternyata perjalanan panjang divestasi saham PTFI tidak gampang dan bahkan banyak yang menghalangi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasalimembongkar banyak sekali skenario dan intrik untuk menggagalan pengambil alih sebagian besar saham PT Freeport Indonesia tersebut.
Dia mengatakan, banyak pihak menyampaikan bahwa Freeport memang sudah saatnya beralih ke tangan Indonesia sebab kontraknya akan habis 2021.
Namun, ia menilai pemimpin sebelumnya tak ada yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia.
"Ide itu murah sebab tak berisiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal sebab yang menjalankan akan babak belur," ujar Rhenald dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/12/2018).
Rhenald mengatakan, pihak yang berada di luar bundar pengambil kebijakan akan menilai merebut Freeport merupakan hal yang mudah.
Namun, risiko yang diterima tak hanya dari dalam, tapi juga tekanan dari luar.
Nyatanya, kata Rhenald, begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil sebagian besar saham PTFI, sentra pemerintahan terus digoyang.
"Amerika murka besar bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war ialah hal biasa dalam mengawal kepentingannya," kata Rhenald.
Belum lagi gejolak di Papua di mana kelompok bersenjata menembaki warga sipil di sekitar area tambang Freeport.
Hal tersebut mulai terjadi sehabis perundingan pindah tangan saham mencapai kesepakatan.
"Maka jangan heran pemimpin-pemimpin yang dulu selalu memundurkan action sebab kurang berani atau mereka terbelakang bertempur, kurang gigih," kata Rhenald.
"Mereka selalu geser ke belakang begitu saatnya datang di tangan leadership mereka," lanjut dia.
Ada juga pihak yang menyebut pemerintah atas pembelian 51 persen saham Freeport sebab menganggap perusahaan tersebut memang punya Indonesia.
Padahal kata Rhenald, yang dimiliki Indonesia ialah kekayaan alamnya mencakup tanah, tambang emas, tembaga, dan sebagainya.
Sementara Freeport merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam Indonesia.
PTFI juga tetap membayar pajak hingga royalti, bahkan salah satu penyumbang pajak terbesar.
"PT ini bukan milik kita. Itu dibawa absurd ke tanah Indonesia dan kalau mereka diusir, niscaya aset-asetnya itu diangkut semua keluar," kata Rhenald.
"Kita niscaya tak sanggup olah emas itu dengan cara-cara konvensional. Makara kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya," lanjut dia.
Lain halnya kalau Indonesia hanya ingin menguasai tanahnya. Indonesia sanggup saja mengusir Freeport dan membangun perusahaan gres di atasnya.
Namun, kata Rhenald, butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya dan membutuhkan biaya jauh lebih besar.
Penerimaan negara bakal meningkat
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, kepemilikan saham RI atas PT Freeport Indonesia yang meningkat menjadi 51 persen alam berdampak positif kepada penerimaan negara.
Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani sehabis PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham Freeport, sehingga sekarang RI menguasai 51 persen perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti lebih besar untuk negara dalam bentuk itu," ungkapnya di Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Bahkan berdasarkan Sri Mulyani, berapapun harga tembaga atau emas, pemasukan yang didapatkan negara niscaya akan lebih besar dibandingkan rezim Kontrak Karya.
Sebagai informasi, status operasi Freeport sekarang tak lagi Kontrak Karya namun menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, hal itu sanggup terjadi karena dengan ketentuan itu maka Freeport memakai sistem perpajakan tetap (nail down).
Sistem pajak ini dinilai lebih menguntungkan karena Freeport sanggup menciptakan proyeksi bisnis jangka panjang tanpa pusing menghitung besaran pajak.
Melalui sistem perpajakan nail down, besaran pajak Freeport sudah ditetapkan di awal kontrak dengan pemerintah.
Besaran pajak itu berlaku tetap hingga kontrak operasi perusahaan asal AS itu berakhir.
"Jadi dengan perubahan harga itu kalau kita jumlah kan seluruh penerimaan baik dalam PPh Badan PPh perseorangan yang mereka bayarkan, PPN, PBB, kemudian pajak air tanah, kemudian royalti," kata dia.
"Itu semua akan masuk di dalam komponen yang jumlahnya secara total lebih banyak (dibanding rezim Kontrak Karya)," tambah Sri Mulyani.
Pembayar pajak terbesar
PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Tahun 2017, bantuan Freeport untuk Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, dividen dan pungutan lainnya sebesar 756 juta dollar AS.
Laporan lembar fakta Inalum memaparkan, semenjak 1992 hingga 2017, PTFI telah memperlihatkan bantuan kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen dan pungutan lainnya sebesar 17,3 miliar dollar AS. Sementara total deviden yang diterima Freeport McMoran dari PTFI ialah 11,9 miliar dollar AS.
Porsi pendapatan untuk Indonesia lebih besar, yakni 59 persen dibandingkan untuk pengendali PTFI di pusat.,
PTFI juga berkontribusi untuk dana investasi sosial semenjak 1992-2017 sebesar 1,6 miliar dollar AS.
Beroperasinya Freeport di Indonesia menyumbang 0,6 persen PDB Indonesia, 48 persen PDRB Papua, dan 94 persen PDRB Kabupaten Mimika.
Selain itu, sebanyak 230.000 kesempatan kerja tercipta dengan adanya Freeport, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua.
Hingga Maret 2018, jumlah karyawan PTFI yang secara pribadi direkrut oleh PTFI ialah 7.028. Sekitar 2.888 karyawan ialah orang Papua.
Kekayaan tambang PTFI terdiri dari emas, tembaga dan perak yang sedikitnya bernilai 150 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 2.000 triliun.
Pada 2017, produksi tembaga PTFI sebesar 996 juta pounds dan emas sebesar 1,55 juta ounces.
Sementara pendapatan PTFI dari hasil tambang 2017 sebesar 4,4 miliar dollar AS dengan keuntungan higienis 1,3 miliar dollar AS.
Angkanya tumbuh cukup signifikan dibandingkan pendapatan tahun kemudian sebesar 3,3 miliar dollar AS dengan keuntungan higienis 579 juta dollar AS.
Terkait pengembangan komunitas, PTFI telah berkomitmen sepanjang 2018 untuk menyediakan 1 persen dari total pendapatan untuk pengembangan masyarakat lokal di tempat operasional PTFI.
PTFI telah menyumbangkan 44 juta dollar AS pada 2017 dan 33 juta dollar AS di tahun 2016.
